Bandung - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2014 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) membahas persoalan dan langkah strategis menjelang pelaksanaan operasional penuh pada 2015.
Salah satunya dalam hal kepesertaan dimana BPJS Ketenagakerjaan akan menggenjot pertumbuhan jumlah peserta dan penegakan hukum.
“Untuk direktorat kepesertaan, kami akan mengimplementasikan upaya yang agresif untuk mengejar pertumbuhan jumlah kepesertaan dan penegakan hukum. Jadi perusahaan yang belum mendaftar harus siap-siap jika mendapat panggilan dari Kejari setempat,” ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya, akhir pekan lalu.
Elvyn menambahkan, pada tahun ini BPJS Ketenagakerjaan masih melalukan pendekatan kerja sama dan persuasif. Adapun upaya agresif dalam penegakan hukum mengenai kepesertaan akan dimulai pada 2015 setelah badan di bawah Presiden tersebut beroperasi penuh.
“Untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum pada 2015, kami sudah membentuk unit khusus, yaitu Unit Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Perusahaan,” ungkapnya.
Belum lama ini, imbuh dia, sebanyak 127 perusahaan di Jawa Timur mendapatkan panggilan dari Kejaksaan Negeri lantaran melanggar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
“Ke 127 perusahaan yang sudah dipanggil dan akan diperiksa oleh Kejari berasal dari Jawa Timur. Tindakan serupa akan dilakukan kepada perusahaan lainnya di Indonesia,” ujarnya.
Elvyn menambahkan, tingginya perusahaan yang dipanggil di Jawa Timur berkat kerja sama yang masif antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Negeri setempat.
BPJS Ketenagakerjaan memiliki kewenangan melakukan investigasi untuk kemudian bekerja sama dengan kejaksaan melakukan penindakan hukum pada perusahaan yang melanggar.
“Dari perusahaan yang sudah dipanggil, mereka berjanji mendaftar dan yang belum dipanggil sudah mulai memperbaiki diri,” tuturnya. (jul)
Salah satunya dalam hal kepesertaan dimana BPJS Ketenagakerjaan akan menggenjot pertumbuhan jumlah peserta dan penegakan hukum.
“Untuk direktorat kepesertaan, kami akan mengimplementasikan upaya yang agresif untuk mengejar pertumbuhan jumlah kepesertaan dan penegakan hukum. Jadi perusahaan yang belum mendaftar harus siap-siap jika mendapat panggilan dari Kejari setempat,” ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya, akhir pekan lalu.
Elvyn menambahkan, pada tahun ini BPJS Ketenagakerjaan masih melalukan pendekatan kerja sama dan persuasif. Adapun upaya agresif dalam penegakan hukum mengenai kepesertaan akan dimulai pada 2015 setelah badan di bawah Presiden tersebut beroperasi penuh.
“Untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum pada 2015, kami sudah membentuk unit khusus, yaitu Unit Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Perusahaan,” ungkapnya.
Belum lama ini, imbuh dia, sebanyak 127 perusahaan di Jawa Timur mendapatkan panggilan dari Kejaksaan Negeri lantaran melanggar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
“Ke 127 perusahaan yang sudah dipanggil dan akan diperiksa oleh Kejari berasal dari Jawa Timur. Tindakan serupa akan dilakukan kepada perusahaan lainnya di Indonesia,” ujarnya.
Elvyn menambahkan, tingginya perusahaan yang dipanggil di Jawa Timur berkat kerja sama yang masif antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Negeri setempat.
BPJS Ketenagakerjaan memiliki kewenangan melakukan investigasi untuk kemudian bekerja sama dengan kejaksaan melakukan penindakan hukum pada perusahaan yang melanggar.
“Dari perusahaan yang sudah dipanggil, mereka berjanji mendaftar dan yang belum dipanggil sudah mulai memperbaiki diri,” tuturnya. (jul)
Labels:
BPJS,
BPJS Kesehatan,
BPJS Tenaga Kerja,
Hak Pekerja BPJS,
Peserta BPJS,
Program BPJS
Thanks for reading BPJS vs Perusahaan Bandel Bandung. Please share...!
0 Comment for "BPJS vs Perusahaan Bandel Bandung"