Peraturan BPJS Kesehatan

Posted by Kesehatan BPJS on

Rabu, 03 September 2014

	Tanggal Penayangan	12 December 2011
1.	Judul	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
2.	Jenis	Undang-Undang
3.	Dasar Hukum	Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23A, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).
4.	Materi Muatan	Terdiri dari 18 Bab, 71 Pasal, dengan sistematika sebagai berikut: Ketentuan Umum Pembentukan dan Ruang Lingkup Status dan Tempat Kedudukan Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban Pendaftaran Peserta dan Pembayaran Iuran Organ BPJS Persyaratan, Tata Cara Pemilihan dan Penetapan, dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Pertanggungjawaban Pengawasan Aset Pembubaran BPJS Penyelesaian Sengketa Hubungan dengan Lembaga Lain Larangan Ketentuan Pidana Ketentuan Lain-lain Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup
5.	Tanggal Pengesahan	25 Nov 2011
6.	Tanggal Pengundangan/Penetapan	25 Nov 2011
7.	Tanggal Berlaku	25 Nov 2011
8.	Pengundangan	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 116 TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5256
9.	Status	Masih berlaku
10.	Kata Kunci	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; BPJS
11.	Pendelegasian Pasal	Peraturan Pemerintah Pasal 17 ayat (5); mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif (belum ada) Pasal 19 ayat (6) huruf b; mengenai besaran dan tata cara pembayaran iuran selain program jaminan kesehatan (belum ada) Pasal 41 ayat (3); mengenai sumber dan penggunaan aset BPJS (belum ada) Pasal 43 ayat (3); mengenai sumber dan penggunaan aset Dana Jaminan Sosial (belum ada) Pasal 45 ayat (2); mengenai persentase dana operasional (belum ada) Pasal 51 ayat (4); mengenai tata cara hubungan antar lembaga (belum ada) Pasal 53 ayat (4); mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif (belum ada) Pasal 66; mengenai tata cara pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dari PT ASABRI (Persero) dan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan (belum ada) Peraturan Presiden Pasal 15 ayat (3); mengenai penahapan pendaftaran peserta (pemberi kerja dan pekerjanya) kepada BPJS (belum ada) Pasal 19 ayat (5) huruf a; mengenai besaran dan tata cara pembayaran iuran program jaminan kesehatan (belum ada) Pasal 31; mengenai tata cara pemilihan dan penetapan Dewan Pengawas dan Direksi (belum ada) Pasal 36 ayat (5); mengenai tata cara pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antar waktu (belum ada) Pasal 37 ayat (7); mengenai bentuk dan isi laporan pengelolaan program (belum ada) Pasal 44 ayat (8); mengenai gaji atau upah dan manfaat tambahan lainnya, serta insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi (belum ada) Pasal 57 huruf c; mengenai penetapan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program layanan kesehatan bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya (belum ada) Pasal 60 ayat (2) huruf b; mengenai penetapan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya sejak BPJS Kesehatan beroperasi 1 Januari 2014 (belum ada) Keputusan Presiden Pasal 28 ayat (3); mengenai penetapan keanggotaan panitia seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi (belum ada) Peraturan BPJS Pasal 48 ayat (3); mengenai unit pengendali mutu dan penanganan pengaduan peserta (belum ada) Peraturan Direksi Pasal 24 ayat (4); mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Direksi (belum ada) Peraturan Dewan Pengawas Pasal 22 ayat (4); mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Pengawas (belum ada)
12.	Peraturan Pelaksanaan

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Labels: BPJS, BPJS Kesehatan

Thanks for reading Peraturan BPJS Kesehatan. Please share...!